WartaSugesti.online // Jakarta – Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai mendesak dan harus dilakukan secara menyeluruh. Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menyebut Polri perlu perubahan radikal untuk membongkar kultur kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.
“Reformasi di kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh. Padahal, yang dibutuhkan hari ini adalah perubahan-perubahan yang sangat radikal untuk membongkar kultur yang tidak mencerminkan institusi kepolisian yang modern, demokratis, humanis, transparan, dan akuntabel,” kata Nicky, Senin 15 September 2025.
Ia menekankan, reformasi kultural harus dimulai dari pendidikan dan pelatihan calon anggota, serta rekrutmen yang transparan.
“Perubahan kultural hanya bisa terjadi jika menyentuh lembaga pendidikannya. Selain itu, proses rekrutmen harus benar-benar transparan dan akuntabel sejak penerimaan kadet,” ujarnya.
Dosen Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga menegaskan perlunya pembenahan sistematis dari hulu ke hilir.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bahkan telah bertemu Presiden Prabowo membahas pembentukan tim khusus reformasi kepolisian. Ketua PGI, Gomar Gultom, menyebut usulan ini disambut positif.
“Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujarnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, agenda reformasi kepolisian sudah masuk dalam rencana kerja Presiden.
“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya, jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman malah sudah dalam konsep Bapak Presiden,” ucapnya.
