WartaSugesti.online // Balikpapan – Sempat tertunda beberapa hari, akhirnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Balikpapan dengan Dewan Pengurus Cabang Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (DPC FPPI) Kota Balikpapan digelar, Senin (8/9/2025).
RDP dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman didampingi Koordinator Komisi II DPRD Kota Balikpapan Budiono serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan berjalan sedikit alot namun penuh kekeluargaan.
Terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) FPPI tetap dengan aspirasinya untuk dibatalkan, karena sangat membebani masyarakat Balikpapan.
“Saya minta kenaikan PBB-P2 jangan sekedar ditunda melainkan harus dibatalkan, agar masyarakat tidak dibebani, “ujar Ketua DPD FPPI Kalimantan Timur, S. Wahyu, S.Sos.
Bukaan kenaikan PBB-P2 saja, Wahyu juga menyorot agar pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan harus dilaksanakan secara Transfaran.
“APBD adalah uang rakyat untuk itu pengelolaannya harus Transfaran,” ungkap Wahyu.
Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman dengan tegas mengatakan. Bahwa apapun aspirasi masyarakat Harus kita dengan dan kita tampung. Karena Anggota DPRD merupakan perwakilan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Nantinya aspirasi ini akan di tindaklanjuti ke masing-masing OPD yang bersangkutan.
Koordinator Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyampaikan. Bahwa kenaikan PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Balikpapan Nomor : 1 Tahun 2025 adalah penyesuaian dan ditunda kenaikannya.
Baca juga : Pembacok Polisi didor
Terkait pengelolaan APBD Kota Balikpapan memang harus terbuka dan transfaran. Mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pembahasan ditingkat komisi hingga di finalisasi anggaran (BANGGAR) semua dilaksanakan secara terbuka.
Wahyu menambahkan, bahwa hasil RDP ini tetap digiring untuk disampaikan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Selanjutnya akan melakukan audiensi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan secepatnya. Untuk menyampaikan kebijakan anggaran bagi petani, nelayan, UMKM dan tali asih setiap bulan untuk para veteran.
Ketua DPC FPPI Kota Balikpapan Cucuk Basuki mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPRD Kota Balikpapan, yang telah memfasilitasi RDP. Dengan menghadirkan OPD seperti Dispenda, Perkebunan, Bapeda serta instansi terkait. Semoga kedepannya akan terus sinergitas demi kondusifitas Kota Balikpapan yang selama ini berjalan dengan baik. (Edy)
